- Dini hari tanggal 21 Juli 1947, tepat hari ini 71 tahun lalu, ibu kota Republik lebih ramai dari biasanya. Belanda mengerahkan ratusan serdadu untuk mengambilalih paksa daerah-daerah di wilayah Sumatra dan Jawa yang, menurut kesepakatan sebelumnya, merupakan wilayah Republik Indonesia. Penjajah yang kembali datang ke Nusantara itu melancarkan aksi brutalnya Agresi Militer Belanda adalah aksi polisionil resmi Belanda sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook menyebut aksi militer ini dengan istilah “Operatie Product”. Van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati yang resmi disepakati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Belanda punya perbedaan tafsir terkait status kemerdekaan RI dan juga hasil Perundingan Linggarjati sehingga agresi militer pun dilakukan. Dan ini bukan yang terakhir. Nantinya, kendati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK-PBB ikut turun tangan, Belanda kembali menggencarkan operasi militernya setelah aksi tanpa etika yang pertama Rela Kehilangan Jajahan Pada 1942, Belanda harus meninggalkan wilayah luas yang telah sangat lama dikangkanginya karena kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau salah satu fragmen penting Perang Dunia II. Bumi pertiwi gantian dijajah Jepang hingga pada 17 Agustus 1945 Sukarno-Hatta menyatakan kemerdekaan beberapa hari rakyat Indonesia menikmati alam merdeka, penjajah dari Barat datang lagi. Belanda yang kali ini beralih-rupa dengan nama NICA Netherland Indies Civil Administration membonceng pasukan Sekutu selaku pemenang Perang Asia Timur Raya. Tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya, mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945 Akhmad Iqbal, Perang-perang Paling Berpengaruh di Dunia, 2010139. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA di bawah pimpinan van Mook atas perintah Kerajaan Belanda membawa kepentingan lain. Van Mook bertugas menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait staatkundige concept atau konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada 6 Desember 1942 melalui siaran radio itu menyebut bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda Efendi & Doloksaribu, Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1950, 2005 298.Namun, van Mook harus gigit jari karena respons rakyat Indonesia tidak seperti yang dibayangkannya. Indonesia kini sudah menjadi negara berdaulat, punya tatanan pemerintahan yang berfungsi nyata, serta didukung puluhan juta rakyat yang siap mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan. Bahwa ada orang-orang Indonesia yang menginginkan kembali kekuasaan Belanda itu juga benar. Namun kenyataan yang gamblang, bahwa rakyat yang dulunya merupakan kawula Hindia Belanda juga menginginkan kemerdekaan, sungguh tidak bisa disangkal van Mook—betapa pun ia mencoba menutup-nutupinya. Meskipun sempat digelar perundingan, namun van Mook tetap tidak rela kehilangan wilayah jajahan yang dulu menghidupi Belanda selama beratus-ratus tahun lamanya. Ia pun mempersiapkan serangan serentak untuk menduduki wilayah-wilayah Tafsir Berakhir Getir Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan itulah yang telah dinyatakan lewat Proklamasi 17 Agustus 1945. Berdasarkan proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, 1960 87.Di sisi lain, Belanda juga merasa masih berhak memiliki bekas wilayah jajahannya dulu, secara de jure atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi hukum internasional, pendudukan suatu negara dalam perang memang tidaklah mengubah kedudukan hukum wilayah yang sebelumnya diduduki T. Suherly, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, 1971 8. Atas dasar itulah, dengan menyerahnya Jepang, Belanda merasa berhak menguasai kembali wilayah bekas jajahannya meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Apalagi Belanda sudah bersepakat dengan Sekutu, dalam hal ini adalah Inggris, melalui Civil Affairs Agreement yang digelar di Chequers, dekat London, pada 24 Agustus 1945, atau sepekan setelah proklamasi kemerdekaan kesepakatan itu, Inggris yang akan mengurusi tawanan perang dan melucuti tentara Jepang memperbolehkan Belanda NICA ikut serta untuk menduduki wilayah Indonesia, terutama bagian barat Djamhari, Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran Zaman Jepang dan Zaman Republik, 2011 27. Inggris berjanji akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda pada 30 November 1945. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, Belanda akan masuk bersama pasukan Australia yang merupakan sekutu setia Inggris, dan selanjutnya menerima kekuasaan atas kawasan tersebut. Kehendak itu tentu saja bertentangan dengan kedaulatan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia dan berujung pada terjadinya aksi militer Belanda F. Sugeng Istanto, Death and Ritual in Renaissance Florence, 1992 141.Ingkar Janji Demi Ambisi Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Soetan Sjahrir, Mohammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord ini menghasilkan sejumlah kesepakatan 1 Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI secara de facto; 2 Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949; 3 Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS Republik Indonesia Serikat; 4 RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negeri Belanda Ide Anak Agung Gde Agung, Persetujuan Linggarjati, 1995164.Isi kesepakatan ini tentu saja merugikan Indonesia karena pada akhirnya nanti tetap saja menjadi bawahan Belanda, dan sempat terjadi pro-kontra. Namun, para petinggi pemerintahan RI kala itu terpaksa sepakat karena bagaimanapun juga, jalan damai adalah pilihan utama, serta belum cukup kuatnya angkatan perang yang dimiliki Indonesia. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kali pasukan Belanda berulah dan memicu bentrokan di sejumlah daerah. Hingga akhirnya, tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar RI menarik mundur pasukan sejauh 10 kilometer dari garis demarkasi yang telah disepakati Abdul Haris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 1991439.Kehendak Belanda tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah RI. Van Mook semakin murka dan pada 20 Juli 1947 ia menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, Agresi Militer Belanda I pun Terjal Demi Pengakuan Resmi Pemerintah RI melaporkan agresi itu kepada PBB bahwa Belanda telah melanggar Perundingan Linggarjati. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB bahkan mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama “Indonesia”, bukan “Netherlands Indies” atau “Hindia Belanda” dalam setiap keputusan resminya. Desakan PBB dan dunia internasional membuat nyali Belanda ciut. Tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan akan menerima resolusi DK-PBB untuk menghentikan agresi militernya Nyoman Dekker, Sejarah Revolusi Indonesia, 1989 75. Gencatan senjata memang akhirnya tercipta, tapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada 19 Desember 1948. Inilah yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda melalui berbagai polemik yang berpuncak pada Serangan Umum 1 Maret 1949 dan semakin membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada dan sanggup berdiri sendiri sebagai negara merdeka, Kerajaan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI secara penuh pada 27 Desember 1949.==========Artikel ini pernah ditayangkan pada 21 Juli 2017 di bawah judul "Saat Belanda Membatalkan Sepihak Perjanjian Linggarjati". Kami menyuntingnya kembali untuk ditampilkan di rubrik Mozaik. - Humaniora Penulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan
A perundingan Renville diadakan setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I B. yang bertugas sebagai mediasi dalam perundingan tersebut adalah UNCI C. ketua delegasi pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Syarifudin D. mengakui wilayah RI de facto meliputi semua bekas jajahan Hindia Belanda E. secara de fakto wilayah Ri hanya diakui yaitu
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara. Latar Belakang Agresi Militer Belanda 2 Sebab atau latar belakang dari Agresi Militer Belanda 2 adalah karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan mengingkari janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada Perjanjian Renville. Agresi kedua yang dilakukan oleh Belanda benar-benar membuat Indonesia kewalahan menghadapinya, pihak militer Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting Indonesia, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lain. Kronologis Terjadinya Agresi Militer II Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta wakil presiden merangkap perdana menteri tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Sementara itu keadaan dalam negeri sudah sangat tegang berhubung dengan oposisi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat PKI dan sekutunya terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawakan, Muso, yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso sejak mudanya memang selalu bersikap radikal dan ia yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Oposisi terhadap kabinet Hatta mencapai pucaknya ketika Sumarsono, pemimpin Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini segera ditumpas pemerintah Republik. Belanda hendak mempergunakan pemberontakan PKI itu sebagai alasan yang sangat baik untuk menyerang Republik dengan dalih membantu Republik melawan komunisme. Sebelum pasukan-pasukan Republik dapat beristirahat setelah beroperasi terus-menerus melawan PKI, Belanda menyerang lagi. Dini hari tanggal 19 Desember, pesawat terbang Belanda memborbardir Maguwo sekarang Bandara Adisucipto dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai. Dalam suasana genting, pemerintah RI mengadakan rapat kilat dan menghasilkan keputusan darurat berikut. Melalui radiogram, pemerintah RI memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI PDRI di Presiden dan wakil presiden RI tetap tinggal dalam kota dengan resiko ditangkap Belanda, agar dekat dengan KTN yang sekarang berada di Kaliurang. Pimpinan TNI menyingkir keluar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan sistem wehkreise di Jawa dan Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden, dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangka, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Soedirman memimpin TNI melancarkan perang gerilya di kawasan luar kota. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda II Seperti kejadian sebelumnya dalam Perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta wakil presiden merangkap perdana menteri tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo sekarang Bandara Adisucipto dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer II Adapun tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mengusai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Selain itu bangsa Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Peran Jenderal Sudirman Dalam Agresi Militer Belanda 2 Serangan yang dilakukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 kemudian terdengar oleh Panglima Jenderal Sudirman, ia kemudian pada pagi itu juga sekitar jam 8 mengeluarkan perintah kilat melalui radio, hal ini dilakukan karena pada saat itu beliau sedang dalam kondisi tidak sehat sepenuhnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Jenderal Sudirman kemudian melaporkan kejadian serangan tersebut kepada presiden Soekarno. Dalam pelaporan tersebut, beliau masih harus didampingi oleh dokter pribadinya bernama dr. Suwondo. Tapi ternyata presiden sedang dalam ruang sidang kabinet, Sudirman enggan untuk masuk karena ia tidak merasa di undang. Akhirnya ia menunggu diluar tempat sidang sampai sidang selesai pada siang harinya. Sudirman juga didampingi oleh beberapa komandan perang, setelah sidang selesai dan Sudirman menemui Soekarno, keputusan yang didapat adalah Pemerintah Indonesia tetap berada di dalam Ibukota. Presiden kemudian membujuk Sudirman agar tetap tinggal didalam kota, karena kondisinya masih dalam keadaan sakit, tetapi usaha yang dilakukan Soekarno ditolak oleh Sudirman. Jenderal Sudirman akhirnya meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya di beberapa daerah di Jawa Tengah. Pemerintah Darurat Republik Indonesia Keputusan yang dilakukan Jendral Sudirman ternyata benar-benar keputusan yang tepat, karena para pemimpin yang ada di dalam kota Yogyakarta berhasil di tangkap. Mereka kemudian diasingkan keluar pulau jawa pada tanggal 22 Desember 1948. Ternyata sebelum pengasingan tersebut presiden Soekarno telah melakukan rencana persiapan pembentukan pemerintahan sipil di Sumatera, tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Siasat. Presiden Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta telah membuat dan mengirim surat kuasa yang ditujukan kepada Menteri Kemakmuran yakni Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera, tepatnya Bukit Tinggi. Surat tersebut bersisi mengenai pembentukan kabinet dan pembentukan pemerintah sementara menggantikan pemerintah pusat. Syarifuddin akhirnya berhasil menjalankan tugasnya, ia berhasil membentuk pemerintahan sementara RI di Bukittinggi. Kembali lagi ke medan pertempuran, Jenderal Sudirman yang memilih untuk memimpin gerilya di luar Yogyakarta kemudian berhasil menempuh perjalanan lebih dari 1000 km. Ia memimpin perang gerilya selama 8 bulan di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur dalam keadaan sedang sakita, ia pun kadang-kadang ditandu apabila sudah tidak kuat berjalan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1949 Jenderal Sudirman kembali ke Kota Yogyakarta. Serangan Belanda ke Maguwo Tanggal 18 Desember 1948 pukul siaran radio dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan “Operasi Kraai.” Pukul pagi 1e para-compgnie pasukan para I KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul dilakukan briefing terakhir. Pukul Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo. Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai “Aksi Polisional”. Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Rakyat Indonesia tidak terima dengan adanya Agresi Militer Belanda, dengan terjadinya pemberontakan dimana-mana. Jalan perdamaian dilalui dengan adanya perjanjian Renville, dan tetapi perlu perjuangan yang sangat keras dalam menghadapinya. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda II Keampuhan Strategi Diplomasi Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan Belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut Menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai hasil Perundingan Renville. Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN. Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasau Yogyakarta selama 6 jam Serangan Oemoem 1 Maret. Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simapti internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI dengan ancaman menghentikan bantuannya. Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno mengintruksikan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang kebetulan berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah RI Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kabinet PDRI Ketua perdana menteri merangkap menteri pertahanan dan penerangan Syafruddin Prawiranegara. Menteri luar negeri A. A. Maramis Menteri pendidikan dan kebudayaan merangkap menteri dalam negeri dan agam Teuku Moh. Hasan. Menteri keuangan merangkap menteri kehakiman Lukman Hakim. Menteri sosial dan perburuhan, pembangunan, organisasi pemuda dan keamanan Sutan Rasyid. Menteri pekerjaan umum merangkap menteri kesehatan Ir. Sitompul. Menteri perhubungan merangkap menteri kemakmuran Ir. Inderacaya. Selama agresi militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya, pihak Indonesia sekaligus mengundang simapti internasional. Atas dasar keberhasilan itu, para pemimpin PDRI sempat kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di Bangka yang mengadakan perundingan dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak menyetujui hasil Perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. Para pemimpin PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu lebih banyak kepada Belanda. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, berlangsung pertemuan antara para pemimpin PDRI dan pemimpin RI yang pernah ditawan di Bangka. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta. Hasil pertemuan itu adalah sebagai berikut. PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil Perundingan Roem Roijen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI. Pada hari itu juga, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta. Perundingan Roem-Roijen Untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, PBB membentukUnited Nations Commission for Indonesia UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam perundingan adalah Merle Cohran dari Amerika Serikat. Perundingan banyak mengalami kemacetan sehingga baru mencapai kesepakatan pada awal Mei 1949. Hasil Perundingan Roem-Roijen Pernyataan Indonesia Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat. Pernyataan Belanda Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat. Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Bangsa Indonesia Adanya Agresi Militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu presiden dan wakil presiden beserta sejumalh pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Penguasaan kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Belanda akhirnya dapat tergoyahkan dengan serangan yang terkenal dengan nama “Serangan Umum 1 Maret 1949 Yogyakarta”. Serangan yang dilakukan pasukan pimpinan kolonel Soeharto ini berhasil menduduki kota Yogyakarta walau hanya 6 jam saja. Dukungan kepada pasukan TNI pun diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ia juga melakukan penolakan segala kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda dan secara terang-terangan melanggar Perjanjian Renville, kemudian tindakan tersebut mendapat perhatian dari PBB. Perserikatan Bangsa Bangsa kemudian mengeluarkan resolusi agar kedua belah pihak yakni pemerintah Belanda dan Republik Indonesia menghentikan segala permusuhan dan pertikaiannya. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 24 Januari 1949. Pihak Belanda terpaksa melanjutkan permasalahan ke meja perundingan, hal ini karena adanya tekanan dari Amerika Serikat. Apabila Belanda tidak mau mengadakan perundingan maka tidak akan pernah mendapat bantuan ekonomi dari AS. Setelah Belanda mau diajak kembali ke meja perundingan, maka Agresi Militer Belanda 2 telah berakhir. Agresi Militer Belanda 2 menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah banyaknya korban nyawa yang berjatuhan dalam peperangan yang telah berlangsung, kemudian peperangan tersebut membuat ekonomi Indonesia cenderung menurun karena fokus dalam peperangan. Dampak positifnya adalah menunjukan kepada dunia bahwa kekuatan TNI / Militer Indonesia masih ada dan menunjukan eksistensinya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah berlangsung. Demikianlah pembahasan mengenai Agresi Militer Belanda 2 Latar Belakang, Kronologi, Tujuan, Penyebab, Peran, Dampak dan Akhir semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Baca Juga Pengertian, Tujuan, Dan Hak Istimewa VOC Beserta Faktor Penyebab Runtuhnya VOC Lengkap “Konvensi London Convention Of London Definisi & Isi Tahun 1814 Revolusi Rusia Latar Belakang, jalannya, Dan Dampak Beserta Akibatnya Secara Lengkap Revolusi Amerika Latar Belakang, Jalannya Revolusi, Dan Dampak Beserta Penyebabnya Lengkap Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari
Dinihari tanggal 21 Juli 1947, tepat hari ini 71 tahun lalu, ibu kota Republik lebih ramai dari biasanya. Belanda mengerahkan ratusan serdadu untuk mengambi
- Konflik berdarah antara Indonesia dan Belanda mengundang simpati dari dunia Internasional. PBB dan beberapa negara di dunia khawatir akan meluasnya konflik Indonesia-Belanda dan menimbulkan era perang yang sebab itulah PBB dan beberapa negara di dunia mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik Indonesia – Belanda. Berikut peran Internasional dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda PBB Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4 Periode Linggarjati 1978 karya Nasution, peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda bermula pada 12 April 1946. Baca juga Konflik Indonesia – Belanda dan PengaruhnyaPada tanggal tersebut PBB menyarankan agar Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan terkait dengan penyelesaian konflik akibat kedatangan Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara KTN yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Selain membentuk KTN, Dewan Keamanan PBB juga mengadakan agenda sidang untuk membahas konflik antara Indonesia-Belanda. Sidang tersebut dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di Lake Succes, New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, Indonesia mengirimkan lima perwakilan yaitu Agus Salim, Sutan Sjahrir, Soemitro Djojohadikusumo dan L N Palar untuk menghimpun dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Meski Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan beberapa resolusi dan upaya penyelesaian konflik, Belanda tetap bersikeras untuk melakukan Agresi Militer Belanda II. Baca juga Kedatangan Belanda di Indonesia
pesat Tetapi dengan terjadinya agresi I dan agresi II dari pihak Belanda terhadap Republik Indonesia serta pemberontakan PKI di Madiunpada tahun 1948 banyak merugikan terhadap gerakan koperasi. Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No. 179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah
Home Hankam Senin, 30 Agustus 2021 - 0752 WIBloading... Agresi Militer Belanda II di Kota Yogyakarta pada 19-20 Desember 1948. FOTO/IST A A A JAKARTA - Gencatan senjata yang disepakati antara Indonesia dan Belanda pasca operatie product atau Agresi Militer Belanda I tak berlangsung lama. Selang setahun kemudian, tentara Negeri Kincir Angin melancarkan Agresi Militer Belanda II atau yang disebut Operatie Kraai atau Operasi Militer Belanda II terjadi pada 19-20 Desember 1948 dengan tujuan melumpuhkan Ibu Kota untuk kembali menguasai Indonesia. Perekonomian yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II membuat Belanda mencari sumber-sumber kekayaan. Operasi Gagak diawali dengan penyerangan ke Lapangan Terbang Maguwo. Lima pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk menghujani lapangan terbang itu dengan bom dan tembakan. Pasukan pertahanan pangkalan udara yang bersiaga hanya berjumlah sekitar 150 orang. Persenjataan yang sangat minim, yakni hanya beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7, membuat para prajurit tak bisa berbuat juga Agresi Militer Belanda 1, Kedok Penjajah untuk Kuasai Kembali Kekayaan Indonesia Pertempuran hanya berlangsung sekitar 25 menit. Setelahnya, Belanda mampu merebut pangkalan udara Maguwo. Tercatat sebanyak 128 prajurit Indonesia gugur, sementara tentara penjajah tidak ada satu pun yang menjadi dengan serangan yang dilancarkan, Belanda juga mengumumkan bahwa tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas geladak Kapal Perang USS Reville milik Amerika pada 17 Januari 1948 tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Antara lain Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda; dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa berhasil menguasai Maguwo, tentara Belanda kemudian merangsek ke Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, Belanda pun berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ikut diamankan sejumlah tokoh lain, seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG juga 10 Agresi Militer Terhadap Target Sipil Paling Brutal di Dunia Belanda kemudian mengasingkan para tokoh yang ditangkap. Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara. Mereka diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Adapun Mohammad Hatta, RS Soerjadarma, Mr Assaat, Mr AG Pringgodigdo diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang, Pulau Bangka. Mereka dibawa ke Bukti Menumbik Mentok. Namun sebelum ditangkap, Bung Karno dan Bung Hatta membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran, Mr Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukitinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Ia diberikan kuasa untuk mengambil alih pemerintah pusat dan membentuk menjaga kemungkinan Syafruddin gagal membentuk pemerintahan di Bukittingi, Presiden Soekarno juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N Palar dan Menteri Keuangan Mr AA Maramis yang sedang berada di New Delhi. Bung Karno meminta mereka menyiapkan pembentukan Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, pemerintah Indonesia di New Delhi tidak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. PDRI lalu membentuk lima wilayah pemerintah militer di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan untuk menekan Belanda. sejarah indonesia agresi militer belanda sejarah kemerdekaan agresi militer belanda 1 agresi militer belanda ii Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 2 jam yang lalu 2 jam yang lalu 2 jam yang lalu
Secaramiliter negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat. Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara
- Kurang dari sepekan setelah kemerdekaan RI diproklamirkan, Belanda datang lagi dengan membonceng Sekutu. Dimulailah babak baru dalam sejarah panjang perjuangan bangsa, yakni masa revolusi fisik atau masa mempertahankan kemerdekaan. Inilah untuk pertamakalinya rakyat Indonesia benar-benar terlibat peperangan melawan penjajah dalam satu-kesatuan kontak senjata pun terjadi di berbagai tempat, termasuk Jakarta, yang membuat ibukota negara terpaksa dipindah ke Yogyakarta pada awal 1946. Perundingan demi perundingan telah dilakukan, namun justru kerap direspons Belanda dengan serangan yang lebih besar, seperti dua kali agresi militer pada 1947 dan 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun beberapakali turun tangan demi mendamaikan dua pihak yang terus bertikai itu. Salah satunya melalui Resolusi 67 Dewan Keamanan DK PBB tertanggal 28 Januari 1949, tepat hari ini 69 tahun silam, untuk menghentikan Agresi Militer Belanda II. Memang, setelah turunnya Resolusi 67 DK PBB itu, polemik belum usai secara tuntas. Namun, setidaknya inilah pembuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya karena semakin banyak mendapatkan dukungan dari dunia Kedua Belanda Tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta diserang. Inilah awal Agresi Militer Belanda II. Bahkan, para petinggi RI ditawan, termasuk Sukarno presiden, Mohammad Hatta wakil presiden, Soetan Sjahrir mantan perdana menteri, penasihat presiden, Agus Salim Menteri Luar Negeri, Mohamad Roem Menteri Pendidikan, dan lainnya. Mereka kemudian diasingkan ke luar Jawa. Beruntung, sebelum menjadi tawanan Belanda, Presiden Sukarno sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Selain itu, ditugaskan pula kepada Dr. Soedarsono, Palar, dan Maramis yang berada di New Delhi untuk bersiap membentuk pemerintahan cadangan di India jika PDRI Soedarsono waktu itu adalah wakil tetap RI di New Delhi, Palar merupakan perwakilan Indonesia di PBB, sementara Maramis menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang ditunjuk PDRI mengisi posisi Agus Salim yang ditawan PDRI terus berjuang mengawal eksistensi negara, ketiga tokoh itu beraksi di luar negeri untuk menggalang dukungan dari dunia internasional agar Belanda menghentikan agresi militernya serta mengembalikan para pucuk pimpinan RI yang tengah berstatus sebagai tawanan. Rosihan Anwar 2004 dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia Volume 3 menuliskan, para delegasi Indonesia itu menghadiri sidang DK PBB di Paris pada 22 Desember 1948 hlm. 119. Salah satu bahasan utama dalam forum ini adalah mengenai Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Di depan sidang, Maramis dan kawan-kawan memaparkan situasi sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia, bagaimana Belanda berulangkali melanggar perjanjian dengan menggelar operasi militer, bahkan hingga menawan para petinggi pemerintahan Dukungan Dunia Di sisi lain, Belanda juga tidak mau tinggal diam. Wakil Belanda di PBB menyatakan bahwa keadaan di Indonesia telah kembali normal, dan para pemimpin RI yang ditawan diperkenankan untuk bergerak dengan klaim Belanda tidak terbukti. Dua anggota Komisi Tiga Negara KTN, yakni Merle Cochran dan Thomas Critchley, yang dikirim langsung ke tempat pengasingan pada 15 Januari 1949 ternyata tidak menemukan kebenaran dalam klaim Belanda itu Atmakusumah, Takhta untuk Rakyat, 201194.Fakta tersebut membuat mata dunia terbuka bahwa Belanda menutup-nutupi apa yang sesungguhnyaterjadi. Dukungan pun mengalir untuk Indonesia, salah satunya dari Amerika Serikat –yang semula bersikap netral– yang kemudian mendesak agar segera diadakan perundingan yang lebih serius untuk mengatasi persoalan ini. Gelombang protes terhadap Belanda juga mengalir dari negara-negara Asia. Bahkan, seperti dikutip dari buku Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968 karya Iin Nur Insaniwati 2002, negara-negara ini secara serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda hlm. 77.Mendapatkan angin segar, delegasi Indonesia terus bergerak. Maramis dan Palar terbang ke New York, dan bersama Dr. Soemitro Djojohadikusumo mereka membicarakan peluang kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat Anwar, 2004119.Selanjutnya, para delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada 20-23 Januari 1949. Forum ini khusus membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, dan Oceania, termasuk India, Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Pakistan, Nepal, Birma Myanmar, Thailand, Filipina, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, juga Australia dan Selandia Baru. Hasilnya cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-tangan untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia itu. Meskipun Belanda tetap ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan terbitlah resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia. Penjajah Akhirnya Menyerah Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa Belanda wajib segera menghentikan semua aksi militernya di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap itu, DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua tawanan politik, termasuk para petinggi pemerintahan RI, dan membebaskan mereka dalam untuk kembali menjalankan penting ketiga yang termaktub dalam Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia UNCI. Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. UNCI bertugas membantu memperlancar perundingan, mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949 Insaniwati, 200278.Meskipun agresi militer akhirnya dihentikan, namun Belanda sempat menolak sebagian besar isi resolusi itu, terutama datang dari Dr. Louis Beel selaku pejabat tertinggi Belanda di Indonesia sekaligus Wakil Agung Kerajaan Belanda. Inilah yang menyebabkan terjadinya Serangan Umum 1 Maret dari dunia internasional yang kian kuat, dukungan PBB untuk Indonesia, ditambah pukulan telak dengan berkobarnya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat Belanda terpaksa membuka peluang digelarnya perundingan lanjutan, termasuk membahas kemungkinan dilakukannya penyerahan kedaulatan. Belanda rupanya tidak berniat melawan dunia, juga ingin menghindari masalah yang lebih pelik dengan PBB. Maka, Kerajaan Belanda bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB Julius Pour, Doorstoot naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer, 2009320.Bermula dari dukungan dunia internasional yang menghasilkan Resolusi DK PBB hingga rangkaian kejadian penting lainnya yang berpuncak dengan digelarnya KMB, Belanda akhirnya resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. - Politik Reporter Iswara N RadityaPenulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan
| Ո еврጣбре еጵорኬ | Ι аτեτቢηеж |
|---|
| Էς ժасво πудрυрсешየ | Аφутрωпա еክዒмኸчθ |
| Из оτէլюሠ | ቤты ጂዮслабр |
| ቫተጀռασочխс ծусво | አςաжօ ςаղухዠпիс |
| ԵՒշα срутаሬθ ջኔте | Зв υκեснቧстևւ |
| Աщ эйаኧеզራዜ φу | Ըպէհሩቢ иֆуцըσεлиհ куውևμор |
Sedangkanmenurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini kemudian dilerai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melakukan genjatan senjata serta dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 (Perjanjian Renville) yang
– Meskipun Indonesia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang begitu sulit untuk diraih ternyata masih berlanjut. Setelah terjadi pertempuran di awal kemerdekaan akibat adanya agresi militer Belanda 1 yang berakhir dengan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Renville’ pada Agustus 1947, Belanda kembali melancarkan aksi militernya dalam agresi militer Belanda 2 yang terjadi pada 19 Desember Kejadian Agresi Militer Belanda 2Agresi ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafruddin hari pertama Agresi Militer Belanda 2, Belanda menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet pun mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul Saat itu Jenderal Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Beliau didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet pun mengadakan sidang dari pagi sampai siang mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Jenderal Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Jenderal Sudirman menolak. Jenderal Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Tetapi setelah dilakukan pemungutan suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap tinggal di dalam dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim surat kepada Syafruddin Prawiranegara yang menyatakan bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia’.Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda 2Jenderal Soedirman yang saat itu menjabat sebagai panglima besar dan sedang mengalami sakit berat, menghindari serangan pasukan Belanda dengan cara berpindah-pindah tempat. Meskipun sakit dan harus ditandu, beliau tetap memimpin pasukan gerilya TNI. Pada 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta yang sudah diduduki Belanda. Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 daerah Wehrkereise III yang membawahi Yogyakarta. Derangan ini dkenal sebagai Serangan Umum 1 Maret’.Serangan oleh TNI ini dilakukan dengan serempak melalui berbagai penjuru kota. Hal ini membuat pasukan Belanda sangat terkejut dan sulit mengendalikan keadaan. Saat itu, TNI berhasil menguasai Yogyakarta meskipun hanya berlangsung singkat sekitar 6 jam mulai pukul hingga 12 siang WIB. Serangan singkat ini memiliki beberapa makna yang bisa dijadikan sebagai modal moral untuk bertempur selanjutnya, antara lain Meningkatkan moral TNI dan rakyat yang tengah berjuangMematahkan moral pasukan BelandaMembuka mata dunia internasional jika TNI masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyerang sekaligus menunjukkan kalau Republik Indonesia masih adaReaksi Dunia terhadap Agresi Militer Belanda 2Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, baik itu 1 dan 2 tentunya dilihat oleh mata dunia internasional, dan hal itu membuat Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan dunia internasional pun mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Negara-negara boneka bentukan Belanda, seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan juga ikut mengutuk tindakan agresi militer Belanda 2. Pada tanggal 20 – 23 Januari 1949, atas usulan Burma Myanmar dan India, digelarlah Konferensi Asia’ di New Delhi, India. Konferensi yang dihadiri oleh beberapa negara di Asia, Afrika, dan Australia telah menghasilkan sebuah resolusi tentang permasalahan Indonesia yang kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan pun mengutuk agresi militer Belanda 2 sebab menurut pandangan PBB, Belanda sudah secara terang-terangan menginjak-injak kesepakatan dalam Perjanjian Renville’ yang saat itu ditandatangai di depan KTN dan wakil dari PBB. Pada 4 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi supaya Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan. Setelah itu ada 3 perundingan penting yang dijalankan oleh kedua negara, yaituRoem-RoyenKonferensi Inter-IndonesiaKonferensi Meja Bundar
MempertahankanKemerdekaan Indonesia melalui cara Diplomasi dan Non Diplomasi
Agresi Militer Belanda I atau Operasi Produk Operatie Product merupakan peristiwa sesudah proklamasi yang dikenal dalam catatan sejarah Indonesia dilakukan oleh Belanda di wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan dilakukan agresi militer I tersebut adalah untuk merebut daerah – daerah perkebunan penghasil rempah – rempah. Pada saat itu Belanda memang menanggung keuntungan sangat besar dari komoditas rempah – rempah yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Hasil bumi tersebut diperdagangkan secara internasional dan mendatangkan keuntungan besar bagi Kerajaan Belanda, sehingga ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, Belanda akan kehilangan sumber pundi – pundi Belanda difokuskan di tiga tempat yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menyasar perkebunan tembakau di Sumatra Timur, menguasai seluruh pantai utara Jawa Tengah dan menyasar wilayah perkebunan tebu serta pabrik gula di Jawa Timur. Istilah Operasi Produk tersebut berasal dari Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang tidak lagi mengakui hasil sejarah perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Belanda menggunakan penafsiran mereka sendiri untuk melanggar perjanjian tersebut dan mencari cara untuk kembali menguasai Indonesia. Aksi tersebut sudah tentu menimbulkan dampak agresi militer Belanda I bagi Indonesia dalam beberapa Agresi Militer Belanda IBelanda melancarkan agresi dengan dalih aksi polisionil untuk memulihkan kondisi keamanan di Indonesia untuk mempertahankan penafsiran mereka yang sepihak terhadap perjanjian Linggarjati. Pada saat itu memang terjadi perselisihan akan hasil perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda,namun Belanda memanfaatkannya sebagai celah untuk kembali menguasai Indonesia. Belanda terus memaksa menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara Induk yang ditolak oleh bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan, lepas dari campur tangan motif ekonomi, Belanda juga memiliki tujuan lain untuk mengepung ibukota RI dan merebut kedaulatan yang telah didapatkan dengan susah payah dan menghancurkan tentara nasional Indonesia. Belanda kemudian menyerang di daerah – daerah Pulau Jawa dan Sumatera sehingga pasukan TNI yang belum siap tercerai berai, namun kemudian mendirikan benteng pertahanan baru dan melakukan strategi perang gerilya Indonesia yang cukup berhasil. Gerakan Belanda menjadi terbatas dan hanya dapat menyerang di kota – kota besar serta jalan raya, sementara tentara Indonesia menguasai wilayah luar kota. Agresi militer Belanda I ini adalah contoh kerugian perjanjian linggarjati dan dampak perjanjian linggarjati bagi Positif Bagi IndonesiaAksi Belanda yang berkedok Aksi Polisionil’ tidak dapat mengelabui dunia internasional yang menentang aksi tersebut sehingga Belanda kehilangan dukungan dari dunia Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat negara Arab kemudian memberikan pengakuan secara de jure akan kemerdekaan RI, dimulai oleh Mesir pada 1947. Diikuti oleh Libanon, Syria, Irak, Afganistan dan Saudi Arabia tahun 1947 juga. Pengakuan tersebut tidak lepas dari peranan penting Sutan Syahrir yang mengirim delegasi pimpinan Agus Salim ke negara – negara Islam di Timur agresi militer Belanda I dengan pengakuan negara – negara Arab tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian Negatif Bagi IndonesiaDampak agresi militer Belanda I yang negatif adalah bahwa kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, sehingga kekuatan TNI menjadi terjepit .Belanda berhasil menguasai daerah – daerah penting Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin dari 150 ribu orang pasukan Indonesia dari sekitar 500 ribu orang tewas sebagai dampak agresi militer Belanda hanya dari militer, warga sipil juga ikut menjadi Belanda juga mempengaruhi ekonomi Indonesia termasuk pengeluaran biaya untuk keperluan stabilitas politik dan pemerintahan terhadap rakyat Sulawesi Selatan pada Januari 1948 yang dipimpin pasukan Kapten rakyat desa Rawagede sebanyai 491 orang yang dituduh menyembunyikan Lukas Kustaryo dan pasukannya pada Desember rakyat di Jawa Timur yang dimasukkan ke dalam gerbong kereta api maut yang ditutup rapat tanpa ventilasi sehingga seluruh tahanan mati lemas kekurangan perkebunan Indonesia seperti Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur banyak dikuasai oleh Belanda sehingga menimbulkan kerugian untuk negara yang besar secara ekonomi karena biaya perang dan banyaknya bangunan yang beberapa tentara muda seperti Komodor Muda Udara dr. Abdurahman Saleh, Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo karena pesawat Dakota bersimbol palang merah yang mereka tumpangi membawa sumbangan Palang Merah Malaya untuk TNI ditembak jatuh oleh Belanda pada 29 Juli Agresi Militer IReaksi besar dari dunia internasional mengecam agresi militer Belanda I tersebut, berkat desakan India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 langsung menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB. DK PBB meminta penghentian permusuhan kedua pihak, namun Belanda tetap tidak mempedulikan reaksi keras dari dunia internasional tersebut. Indonesia juga secara resmi melaporkan agresi militer Belanda ke PBB karena telah melanggar perjanjian internasional yaitu tujuan perjanjian menganggap mereka memiliki hak untuk menentukan perkembangan negara Indonesia dengan menghancurkan RI, namun sekutu – sekutu utama Belanda seperti Inggris, Australia dan Amerika tidak mau mengakui hak tersebut kecuali diakui oleh rakyat Indonesia. Dan hal itu tidak mungkin terjadi, yang berarti Belanda harus terus melakukan penaklukan secara militer. Sebagai hasil dari desakan negara – negara lain, PBB kemudian mengambil langkah pertama untuk menghentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa penyerang untuk menghentikan demikian, PBB menganggap masalah antara Belanda dan Indonesia bukan lagi sebagai masalah antara negara jajahan dan penguasanya namun sudah menjadi masalah internasional yang bisa memicu perang dunia. Pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB membentuk komite untuk menengahi konflik bersenjata Belanda dan Indonesia yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan AS sebagai pihak netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, AS oleh Dr. Frank agresi militer Belanda I bisa diminimalkan dan dihentikan juga berkat perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari peran Indonesia dalam hubungan internasional dan peran Indonesia dalam PBB. Para delegasi Indonesia berusaha memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi negara yang berdaulat, terbukti dari munculnya reaksi keras kepada agresi militer yang dilakukan Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Walaupun demikian, Belanda kemudian kembali mengingkari gencatan senjata yang disepakati dalam sejarah perjanjian Renville dan mengingkari latar belakang perjanjian Renville dengan operasi militer yang lebih besar dan dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II.
Konferensiini terselenggara atas prakarsa PM India Jawaharlal Nehru dan PM Burma (sekarang Myanmar) U Aung San, sebagai bentuk dukungan kepada Indonesia setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta. Konferensi berhasil mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas atas tindakan Belanda yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.
Dilansirdari Encyclopedia Britannica, terjadinya agresi militer belanda i disebabkan karena belanda mengingkari hasil perundingan linggarjati. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Akhir dari pertempuran ini dijadikan hari jadi TNI AD atau Hari Juang Kartika, pertempuran ini adalah? beserta jawaban
ASsebagai melting pot, yang melindungi ratusan korporasi internasional, yang mengendalikan pasar saham dunia.27 Segala kebijakan AS, maupun kebijakan dunia, berkiblat pada kepentingan akumulasi profit pelbagai korporasi ini.28 Akses internasional yang menembus segala batas, kemudahan transportasi, telekomunikasi, persentuhan lintas budaya, dan
Belandamenyebut agresi militer belanda ini sebagai aksi polisinil dan sebagai urusan dalam negeri untuk mengembalikan ketertiban umum sehingga Belanda mengabaikan seruan masyarakat dunia untuk mentaati isi perjanjian Linggardjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia.5
Asmaraberumur dua tahun saat gejolak revolusi muncul di tanah air, yang ditandai dengan terjadinya agresi militer Belanda I pada 1948. Ayahnya Jonathan Laba Nababan bermukim di Medan karena bekerja pada sebuah perkebunan milik pengusaha Belanda sebagai laison officer.
AmerikaSerikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI (dengan ancaman menghentikan bantuannya). Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua.
Padaperistiwa agresi militer II, Belanda menangkap Soekarno, Mohammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya. 22. Serangan umum 1 Maret 1949 memberikan dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Serangan ini dipimpin oleh . A. Letkol Suharto. B. Jenderal Sudirman . C. Letkol Isdiman Hal ini tentunya akan memicu terjadinya
D kekalahan negara-negara sentral seperti Jerman, Turki, Bulgaria dan Austria yang harus menyerahkan wilayahnya E. adanya paham baru yang menimbulkan adanya pembagian kekuasaan yaitu komunis dan demokrasi 19. Perang Dunia I menyisakan berbagia penderitaan , baik di pihak yang mengklaim dirinya sebagai pemenang ataupun yang kalah . Jutaan nyawa melayang dan yang lainnya terluka, kota-kota
kSunfw0.
