JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK soroti lima area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Merangin. Hal ini disampaikan Kasatgas Kordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Maruli Tua, dalam Rapat Koordinasi Piloting Program Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Merangin, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis 8/6/2023. Maruli mengatakan, dalam program ini ada 5 fokus area yang memiliki titik rawan korupsi yang harus diperbaiki oleh Pemkab Merangi, yakni Area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang danJasa, Pengawasan APIP, Pengelolaan BMD, dan Manajemen ASN. Ia menjelaskan, Tahun 2023 ini, Pemkab Merangin dan Pemkab Muaro Jambi baru saja ditunjuk menjadi piloting program pemberantasan korupsi dari Provinsi Jambi oleh KPK, dengan harapan mampu meningkatkan angka Monitoring Center for Prevention MCP yang di tahun 2022 lalu anjlok di angka 60,61 persen. Pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pemkab Merangin diharapkan membuat aturan yang lebih cermat supaya tidak terjadi hutang proyek yang akan memberatkan anggaran Pemda. Pada area Pengadaan Barang dan Jasa, jangan sampai terjadi lagi permasalahan pembangunan infrastruktur yang cenderung rendah manfaatnya. Baca juga Dengar Curahan Hati Masyarakat, Polda Jambi Gelar Jumat Curhat di PasarAngso Duo Baca juga Koalisi Perubahan Memanas, Demokrat dan Nasdem Saling Tuding Soal Cawapres Anies Baswedan Seperti pembangunan GOR Merangin di Talang Kawo yang tidak terurus padahal telah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah. “Tantangan lainnya yakni mencegah pengaturan pemenang proyek, contohnya dugaan kasus yang sempat viral mengenai pengaturan jual beli proyek dengan sistem cash on delivery COD. Jika terjadi kasus jual beli pengaturan pemenang proyek ini maka yang akan menderita adalah masyarakat sebab banyak hasil Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat dimanfaatkan karena rendahnya kualitas hasil proyek tersebut,” kata Maruli. Pada area Pengawasan APIP, dapat dilakukan Penguatan Inspektorat seperti terpenuhinya kebutuhan SDM Pengawas, terpenuhinya kapabilitas SDM Pengawas, dan terpenuhinya anggaran Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. KPK menekankan agar Bupati berkomitmen untuk mendukung terbangunnya APIP yang professional, kompeten, dan berintegritas di setiap tingkatan dan jajaran APIP. Pada area Manajemen ASN, Maruli meminta Pemkab Merangin agar segera mengimplementasikan Sistem Merit agar tidak ada lagi jabatan yang kosong. Dengan diimplementasikannya Sistem Merit dan komitmen total Bupati terhadap Sistem Merit, dapat menutup celah-celah terjadinya jual beli jabatan dan terwujudnya SDM yang kompeten. Terakhir, pada area Pengelolaan BMD, Pemkab Merangin diharapkan mampu memanfaatkan aset-aset daerah dengan optimal dan tertib. “Contohnya, aset berupa lahan seluas 30 Ha yang didalamnya terdapat kebun sawit seluas 8 Ha supaya dapat dilakukan pengelolaan yang profesional supaya hasil dari Kebun Sawit tersebut bisa memberikan manfaat yang besar bagi pendapatan daerah Pemkab Merangin,” tutur Maruli.

Pesertayang dinyatakan lolos, akan mengikuti tahapan CPNS selanjutnya berupa tes SKB. Namun hal tersebut harus ditunda, klik link di bawah ini untuk jadwal pelaksaaan SKB! PENUNDAAN JADWAL SKB CPNS FORMASI 2019 KABUPATEN BATANGHARI. Akses juga artikel terkait CPNS 2019 dan Pengumuman Hasil Peserta Lolos SKD CPNS 2019, klik disini. (Bjs)

DETAILID, Muarojambi - Pemerintah Kabupaten Muarojambi memastikan untuk tidak tidak menerima CPNS. Kaban BKPSDM Kabupaten Muarojambi melalui Kabid Pengangkatan, Pensiun No Result Ini tidak hanya di Kabupaten Muaro Jambi saja, namun semua kabupaten di Provinsi Jambi. "Kita mengusulkan sesuai dengan batas usia pensiun," kata Rini.

PelakuNP kabur selama lebih kurang enam bulan dari kejaran petugas. Pelaku berhasil diringkus di rumah saudara isterinya di Dusun Pulau Kerakap Pelayang Kecamatan Bathin II Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi pada Kamis (4/8/2022) dengan di ldampingi tiga orang personil Polsek Pelayang Kecamatan Bathin II.

SENGETI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi hari ini, Rabu (9/9/2020) mulai memberlakukan sanksi bagi warga yang tidak memakai masker di tempat umum. Sanksi tersebut berupa denda Rp 50 ribu "Yang tidak menggunakan masker di tempat umum (kecuali saat sedang makan dan berpidato) kita kenakan sanksi," ujar Ketua Pelaksana Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Muaro Jambi, Alyas.

Penyerahanpiagam Opini WTP juga turut disaksikan oleh Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setia Bhakti, dan juga para OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Asal tahu saja, sejak tahun 2016 sampai 2022, Pemkab Muarojambi berhasil menerima Piagam Opini WTP sebanyak 6 kali secara berturut-turut. Penulis: Raden Romi Editor: Rhizki Okfiandi

^{info Informasi Penerimaan CPNS 2019 Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi kembali membuka lowongan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil/Penerimaan CPNS 2019. Pada penerimaan CPNS 2019 ini, kebijakan rekrutmen CPNS 2019 memprioritaskan pada jenis formasi sebagai berikut : 1.}

Nuansajambicom, MUARO JAMBI -Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Muarojambi Minggu (4/10) pagi ini, dimana Pandemi Covid-19 kembali menuai korban, kali ini Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro SE dinyatakan positif terpapar Covid-19.

SENGETI- Pemkab Muaro Jambi melaksanakan tes urine kepada calon penerimaan SK CPNS Muarojambi tahun 2018.Tes ini dilakukan untuk memastikan para calon abdi negara itu bebas dari Narkoba. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kelengkapan penerimaan SK PNS bagi CPNS Muarojambi tahun 2018 yang akan segera diangkat sebagai ASN. Jadwal pelaksanaan tes kesehatan tersebut berlangsung hari ini hingga 14

Jaringan Informasi Jambi - Pengumuman Ujian dan Daftar Nama Peserta Tes SKD CPNS Muaro Jambi 2018 | Jaringan Informasi Jambi Meriahkan1 Muharram 1444 Hijriah Pemkab Solok Gelar Tabligh Akbar. Meriahkan 1 Muharram 1444 Hijriah Pemkab Solok Gelar Tabligh Akbar. Kegiatan 12:24:10, 02 Agu 2022 Arosuka-(Kominfo). Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menggelar tabligh Akbar di Masjid . . .

Diantaranya Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Muaro Jambi, Merangin, dan Tebo. Sedangkan dua Kabupaten lagi seperti Kabupaten Kerinci dan Sarolangun masih menunggu kepastian anggaran. Menangapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat Syufrayogi Syaiful menyayangkan tidak diusulkannya penerimaan CPNS 2021 oleh Pemkab Tanjab Barat, Kamis

InfoUmum tentang Kabupaten (Kab) Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia.Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km², secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk 342.952 jiwa

JAMBIUPDATECO, MUARO JAMBI- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan tahun ini tidak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, Pemkab hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikab oleh, Kaban BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi melalui Kabid Pengangkatan, Pensiun dan Data Rini Herawati. 0ydD.